Jaring Aspirasi Dalam Forum Konsultasi Publik Raperda RPJMD Sidoarjo Tahun 2025-2029

DPRD SIDOARJO-Pansus I DPRD Kabupaten Sidoarjo berkolaborasi dengan Bappeda Sidoarjo menggelar Forum Konsultasi Publik terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025-2029 pada Sabtu (5 Juli 2025) bertempat di ruang rapat Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

Acara dibuka dengan paparan dari Kepala Bappeda Sidoarjo, Dr. Heri Soesanto, SH., MH., yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam merumuskan arah pembangunan yang selaras dengan visi-misi kepala daerah terpilih.

Masukan strategis juga datang dari Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Suyarno, S.H., M.H., yang menggarisbawahi pentingnya kesinambungan program dan pengelolaan anggaran secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik.

 

Selanjutnya, Panitia Khusus (Pansus) RPJMD Sidoarjo menyampaikan 14 program unggulan, di antaranya:

 

Disampaikan oleh Ketua Pansus RPJMD, H. Tarkit Erdianto, S.H., M.H.:

1. 100.000 lapangan kerja baru

2. Berobat gratis untuk warga Sidoarjo

3. Makan bergizi gratis bagi lansia

4. 20.000 beasiswa kuliah, SD, SMP untuk anak yatim

5. 2.000 paket pupuk & benih gratis bagi petani dan nelayan

6. 50 juta modal usaha untuk UMKM

7. 500 juta per desa/kelurahan untuk BKK dan insentif perangkat desa

Disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus, H. Moch. Dhamroni Chudlori, M.Si.:

8. 20.000 UMKM naik kelas

9. Pembangunan 3 dinas baru (penataan kota, PDAM, transportasi), serta bus sekolah gratis

10. Kenaikan tunjangan 100% untuk tenaga kesehatan, guru ngaji, GTT, dan honorer

11. Pusat kreativitas pemuda dan desa wisata, satu desa satu duta wisata

12. Renovasi 2.000 warung rakyat

13. Perizinan usaha yang mudah dengan konsep Smart City

14. Revitalisasi taman kota dan perumahan

Baik Ketua maupun Wakil Ketua Pansus RPJMD menegaskan bahwa RPJMD tidak boleh sekadar normatif, melainkan harus solutif dan menjawab persoalan nyata seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan layanan pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya daya saing daerah.

Share this Post