Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo
DPRD SIDOARJO-DPRD Kabupaten Sidoarjo kembali gelarrapat paripurna pada Selasa (06 Mei 2025) bertempat di ruang rapat paripurna DPRD dengan agenda :
1. Penyerahan Rekomendasi DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun 2024;
2. Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sidoarjo terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, SM dan dihadiri 16 Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. DPRD Kabupaten Sidoarjo mengapresiasi realisasi kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2024 yang menunjukkan capaian positif. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo tahun anggaran 2024.
Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo, Zahlul Yussar menyampaikan, pendapatan daerah pada 2024 melampaui target yang telah ditetapkan. Tercatat, realisasinya mencapai 104,9 persen atau melebihi target sebesar Rp 247,3 miliar lebih.
Sementara itu, realisasi belanja daerah berada di angka 93 persen. Dari total anggaran, terdapat belanja yang belum terserap senilai Rp 397,5 miliar lebih.
Padahal dalam perubahan APBD 2024 semula diproyeksikan terjadi defisit sebesar Rp 562,9 miliar. "Setelah perubahan semula diproyeksikan defisit, maka realisasinya justru menghasilkan surplus 82M," bebernya, Selasa, (6/5).
Selain surplus, pemerintah daerah juga mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) unaudit dengan angka cukup tinggi. Nilainya mencapai Rp 642,775,650,518 atau lebih dari Rp 642,7 miliar.
"Secara nominal meningkat nilainya dibanding tahun sebelumnya, proporsi Silpa tahun 2024 10,9 persen dari total dana yang tersedia," ujarnya.
Dalam dokumen LKPJ, Silpa tersebut juga dihitung terhadap realisasi dana secara keseluruhan. Grafik pertumbuhan silpa menunjukkan tren positif namun tetap perlu diawasi pemanfaatannya.
Zahlul menilai, pengelolaan Silpa harus diarahkan untuk mendukung isu-isu strategis pembangunan daerah. Terlebih, beberapa program prioritas masih perlu penguatan dari sisi pembiayaan.
"Rekomendasi DPRD berdasarkan laporan realisasi anggaran HPPD 2024 sesuai surat edaran Mendagri nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025, memastikan beberapa tema dan isu pembangunan yang menjadi prioritas," jelasnya.
“Seperti penguatan sumber makanan bergizi dan penjagaan stunting harus jadi perhatian utama, penjagaan stunting, peningkatan perrumbuhan perekonomian, dukungan swasembada pangan dan pengembangan industri kerajinan," imbuhnya.
Dari sisi pendapatan, DPRD juga mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah. Salah satunya melalui upaya pemerintah daerah dalam mengejar insentif fiskal tambahan dari pemerintah pusat.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan, yaitu tahun 2025. DPRD menekankan bahwa semua langkah itu perlu disertai pengawasan dan transparansi.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih turut menanggapi capaian tersebut dengan optimistis namun tetap waspada. Dia menyebut, penggunaan silpa ke depan harus diarahkan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah daerah.
“Masih banyak PR yang perlu dituntaskan, dan silpa bisa dimanfaatkan untuk itu,” ucapnya saat ditemui Radar Sidoarjo.
Menurutnya, berbagai program yang sempat tertunda bisa dipacu lewat pergeseran anggaran dan pemanfaatan silpa. Baginya, tahun 2025 menjadi momentum penting untuk menuntaskan target pembangunan yang belum tercapai.
"DPRD siap mengawal dan memberi dukungan penuh sepanjang prosesnya berpihak pada rakyat," terangnya.
Penggunaan anggaran daerah harus tetap berpijak pada asas efisiensi dan efektivitas. Maka dari itu, silpa yang ada tidak boleh sekadar menjadi saldo, melainkan harus kembali ke masyarakat dalam bentuk program nyata.
Nasih berharap, pemerintah daerah dapat memanfaatkan kelebihan anggaran ini secara bijak. Sehingga, berbagai sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan ketahanan pangan bisa makin diperkuat.
"DPRD berkomitmen tetap mengawal setiap kebijakan agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Sidoarjo," pungkasnya.
Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan rekomendasi DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo.
